Peraturan Perundangan

Tekan untuk download dokumen

Undang-undang

---

1. UU Nomor 11 Tahun 1980 Ttng Tindak Pidana Suap.pdf

---

10. UU Nomor 25-tahun-2003 Ttng Perubahan Atas Undang Undang No. 15 Tahun 2002 Tindak Pidana Pencucian Uang.pdf

---

11. Inpres Nomor 10 Tahun 2016 Ttng Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017 compressed.pdf

---

12. UU Nomor 14 Tahun 2008 Ttng Keterbukaan Informasi Publik.pdf

---

13. PP Nomor 43 Tahun 2018 Ttng Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.pdf

---

14. Surat KPK No. B1341 01 13 2017 Ttng Pedoman dan Batasan Gratifikasi.pdf

---

15. PERMA NOMOR 13 TAHUN 2016 Ttng Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korupsi.pdf

---

2. UU Nomor 28 Tahun 1999 Ttng Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.pdf

---

3. UU Nomor 31 Tahun 1999 Ttng Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.pdf

---

4. UU Nomor 20 Tahun 2001 Ttng Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Ttng Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.pdf

---

5. UU Nomor 19 Tahun 2019 Ttng Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 TTng Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.pdf

---

6. UU Nomor 25 Tahun 2009 Ttng Pelayanan Publik.pdf

---

7. UU Nomor 23 Tahun 2014 ttng Pemerintah Daerah.pdf

---

8. UU Nomor 1 Tahun 2022 Ttng Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.pdf

---

9. UU Nomor 30 Tahun 2002 Ttng Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.pdf

---

PBSN Nomor 24 Tahun 2021 salinan (2).pdf

---

PERMENPAREKRAF NOMOR 13 TAHUN 2020.pdf

---

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME

---

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

---

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1980 TENTANG TINDAK PIDANA SUAP HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA DAN BEKAS ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA SERTA BEKAS PIMPINAN LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA DAN BEKAS ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA

---

3. UU Republik Indonesia No.8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

---

Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

---

Undang-undang No. 10 Tahun 2018 ttg Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata

---

3a. Penjelasan atas UU Republik Indonesia No.8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

---

Peraturan Menteri

---

Permenparekraf No. 7 Tahun 2021

---

Peraturanmenteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

---

Lampiran II - Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel

---

PERMEN PAR No.1 thn 2016 ttg Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata

---

PERMEN PAR No.12 Thn 2016 ttg Perubahan atas PERMEN PAR No.1 Thn 2016 ttg Sertifikasi Usaha Pariwisata

---

PERMEN No.6 thn 2014 ttg Perubahan atas PERMEN 53 thn 2013 ttg Standar Usaha Hotel

---

PERMEN No.7 thn 2014 ttg Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata Lampiran

---

PERMEN PAR No. 11 Thn 2014 ttg Standar Usaha Restoran

---

PERMEN PAR No. 11 Thn 2014 ttg Standar Usaha Restoran Lampiran

---

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel

---

Lampiran I - Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel

---

Peraturan Presiden

---

Peraturan Presiden No.19 thn 2015 ttg Kementrian Pariwisata

---

Peraturan Pemerintah

---

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

---

Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata

---